|
Importir tak ikut NSW akan diblokir |
 |
|
Written by admin
|
|
Selasa, 12/08/2008
SEMARANG: Pemerintah akan memblokir akses importir ke sistem importasi barang apabila hingga Desember 2008 tidak mengimplementasikan national single window (NSW).
Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriadi mengatakan pihaknya masih menyortir importir untuk keperluan NSW. Hingga bulan ini perusahaan yang sudah dan siap melaksanakan sistem itu baru 143 importir.
"Dari hasil pendataan Ditjen Bea Cukai, sekitar 14.000 importir bisa melaksanakan NSW, di mana sekitar 30% di antaranya merupakan importir high risk [berisiko tinggi]," katanya pada peluncuran implementasi NSW tahap kedua di Semarang, kemarin.
NSW merupakan sistem yang memungkinkan penyampaian data dan informasi secara terpadu untuk pemeriksaan dan pengeluaran barang dalam proses kepabeanan.
Ditjen Bea Cukai, kata Anwar, akan terus mendata dan menyeleksi jumlah importir dan menawarkan kepada semua pengguna atau stakeholders untuk ikut dalam pelaksanaan NSW.
"Bila mereka tidak siap atau tidak mau, mereka tidak boleh protes karena kami akan blokir akses mereka ke sistem importasi barang di NSW," kata Anwar.
Dalam sistem teknologi informasi seperti kelancaran arus barang dalam NSW, paparnya, jumlah pengguna dua perusahaan atau 2.000 pengguna itu sama saja, "yang penting mental dan kebiasaan dari SDM di pemerintahan dan pengguna itu sendiri."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menargetkan seluruh importir nasional yang mencapai 14.000 perusahaan dan sejumlah eksportir mengimplementasikan NSW pada Desember 2008.
"Target ini memang ambisius, tapi cukup realistis. Kami akan upayakan agar semua stakeholders [importir dan eksportir] siap mengimplementasikan NSW saat diluncurkan di lima pelabuhan utama akhir tahun ini."
Data Tim Teknis Pelaksana NSW menyebutkan jumlah importir di Indonesia yang terlibat dalam NSW pada Desember 2008 akan mencapai 17.500 perusahaan.
Dalam peluncuran implementasi NSW tahap dua kemarin, Menkeu yang sekaligus Ketua Tim NSW mengatakan akan menambah 46 importir mitra utama nonprioritas sehingga totalnya menjadi 143 perusahaan, di mana 97 perusahaan di antaranya merupakan importir jalur prioritas.
Menurut Menkeu, apabila dalam persiapan implementasi NSW tahap kedua ditemukan banyak kendala, hal itu akan dibahas di tingkat Menko Perekonomian.
Penerapan sistem NSW, papar Sri Mulyani, sekaligus untuk membenahi pelayanan dokumen kepabeanan dan perizinan ekspor-impor. "Melalui NSW, semua ketentuan, prosedur, dan proses bisnis yang terkait dengan ekspor-impor dapat diselaraskan."
Landasan aturan
Ketua Umum Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Masli Mulia menilai rencana pemerintah memblokir importir yang tidak tergabung dalam NSW harus memiliki landasan aturan yang jelas.
"Apa alasan pemerintah memblokir mereka, apakah ada peraturan yang mewajibakan. Kami bisa memahami secara logika setiap sistem baru dibuat untuk mempermudah semua pihak, tetapi tentu perlu persiapan," ujarnya saat dihubungi Bisnis.
Gafeksi menilai pengusaha yang bermain di bisnis ekspor impor tidak seluruhnya siap masuk ke dalam sistem NSW, karena masih diperlukan persiapan internal, minimal penyediaan infrastruktur yang mendukung.
Hal tersebut, kata Masli, memerlukan biaya investasi dan setiap perusahaan tentunya sudah memiliki rencana kerja serta skala prioritas. (k43/k44/Fita Indah Maulani) (
This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
/neneng.
This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
)
Oleh Edy Barlianto & Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia |
|
Last Updated ( Thursday, 21 August 2008 13:03 )
|
